Musrenbang Kabupaten Bogor telah Digelar, Dadeng Wahyudi: Pemda Harus Mengutamakan Sekala Prioritas Masyarakat

Bogorprime.com - Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Bogor telah selesai diselenggarakan pada Senin 20 Maret 2023 kemarin di aula gedung serba guna Kabupaten Bogor.

Dalam Musrenbang tersebut, banyak hal dibahas termasuk tingginya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bogor maupun Jawa Barat, yang pun turut disampaikan.

Sehingga, Musrenbang tersebut disikapi anggota DPRD Kabupaten Bogor yang digadang-gadang menjadi calon Bupati Bogor berikutnya yakni, Dadeng Wahyudi menekankan bahwa.

Baca Juga: Ramadhan Fit: Tips Pola Hidup Sehat untuk Mengisi Bulan Suci

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor harus benar-benar menunjukan sekala prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Kata Dadeng Wahyudi.

"Tentunya di sini Pemda harus benar-benar profesional dengan disesuaikan kepada RPJMD. Yang entah kebutuhan di masyarakat juga kebutuhan para aparatur." ungkap politis asal Bogor Barat tersebut. Selasa, (22/03/2023).

"Sehingga kedepannya tidak banyak yang Direfokusing atau tidak banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritas," Sambung Dadeng Wahyudi memaparkan.

Baca Juga: Mengisi Waktu Luang Saat Berpuasa di Bulan Ramadhan dengan SIO yang Unik dan Kren

Lebih lanjut, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PKS tersebut pun memberi sinyal khusus kepada BAPEDA yang diminta lebih maksimal dalam memberikan pandangan-pandangan tentang arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bogor.

"ya, itu agar di tahun 2024 pembangunannya terarah karena di tahun ini adalah tahun politik, sehingga kita tidak boleh asal-asalan dalam merencanakan pembangunan ini." tegas Dadeng Wahyudi.

Selain itu, Anggota DPRD Dadeng Wahyudi pun menekan kepada Pemda Bogor untuk berani dan berkoordinasi dengan pemerintah di Provinsi maupun pusat ketika ada yang kurang maupun defisit.

Baca Juga: Tips Mengatur Waktu di Bulan Ramadhan Agar Tetap Produktif dan Bugar

"Jika ada hal-hal yang masih minim atau kurang atau defisit, Pemda juga harus berani dan berkoordinasi dengan provinsi dan pusat supaya apa yang dianggatkan dan dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bogor." bener Dadeng seraya memberikan saran.

"Ya, baik kebutuhan dari masyarakat umum atau dari kalangan ASN, pengusaha dan yang lainnya benar-benar tera komodir dan sesuai dengan kebijakan umum anggaran, sekala prioritas, dan juga sesuai dengan perundang-undangan yang ada." tutupnya.